Bukittinggi – Dr (c). Riyan Permana Putra, SH, MH, warga Bukittinggi memaparkan soal pentingnya ekonomi berbasis Pancasila yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Menurut dia, ideologi ekonomi kapitalis neoliberalisme sudah tak laku lagi, bahkan di negara-negara barat. Untuk mencapai kemandirian ekonomi suatu kota, Erman Safarnomics sudah berhasil mewujudkan kemandirian ekonomi di Kota Bung Hatta.

Lebih lanjut, Riyan Permana Putra mengatakan konsep ekonomi Pancasila sebenarnya sudah diimplementasikan oleh Walikota Bukittinggi. Dalam pengamatannya, Riyan Permana Putra membuat istilah ‘Erman Safarnomics’ atau ekonomi Bukittinggi ala Erman Safar.

“Ternyata Erman Safar sudah melaksanakan hal ini. Beliau mewujudkan ekonomi Pancasila,” kata di sela-sela sidang Pengadilan Negeri Bukittinggi, Rabu (18/9/2024).

Lantas, yang dimaksud dengan Erman Safarnomics, menurut Riyan Permana Putra, bisa dilihat dari beberapa kebijakan ekonomi yang saat ini sudah berlaku di Bukittinggi.

Bukittinggi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di era kepemimpinan Walikota Erman Safar telah menggelontorkan dana anggaran, guna pembayaran iuran Jaminan kesejahteraan masyarakat.

Salah satunya adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).yaitu pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 dan atau terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini diperuntukkan bagi 2.918 warga di Kota Bukittinggi.

Jenis dan iuran program jaminan sosial yang diberikan bagi setiap pekerja bukan penerima upah dan merupakan pekerja rentan diantaranya :
a.Jaminan Kematian (JKM) dengan iuran Rp6.800, – per orang per bulan
b.Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp10.000, – per orang per bulan.

Jaminan kematian yang dapat diterima peserta JKM karena SAKIT, sebesar Rp42.000.000.

Sedangkan pekerja yang meninggal karena kecelakaan kerja diberi jaminan 48 x upah yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Bukittinggi di bawah Kepemimpinan Wako Erman Safar tidak saja mampu menjadi daerah yang kaya prestasi, namun juga kaya akan empati.Hingga saat ini Bukittinggi telah meraih beragam prestasi dalam bentuk penghargaan diberbagai bidang. Jika program JKK diperuntukkan bagi 2.918 orang, maka jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) justru tak main-main. Angkanya mencapai 25.685 orang.

Program tersebut diluncurkan demi meringankan beban warganya dalam membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).Terobosan tersebut, menempatkan Kota Bukittinggi sebagai kota terbaik dalam realisasi program Universal Health Coverge (UHC) di Provinsi Sumatra Barat di tahun 2023.

“Dari target yang ditetapkan di Sumbar pada angka 95 persen, Kota Bukittinggi telah mencapai angka 97, 08 persen yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN pada BPJS Kesehatan, ” kata Walikota.

Angka itu tentu saja di luar ekspektasi Pemkot Bukittinggi. Karena berada di posisi terdepan.Ini menunjukkan kalau Pemerintah Kota Bukittinggi benar benar menjalankan program tersebut dengan sangat baik terhadap masyarakat.

Kepedulian pemerintah kota di bidang kesehatan, menurut Erman Safar memang menjadi salah satu program prioritas yang dilakukannya demi menggenjot tingkat kesehatan warga.

“Sejak awal 2023, tercatat 95 persen warga Bukittinggi sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Hingga akhir 2023, terus terjadi peningkatan, sehingga 97, 08 warga Bukittinggi sudah menjadi peserta JKN, ” jelasnya.

Selanjutnya kata Wako, sebanyak 134.412 warga Bukittinggi, sudah memiliki jaminan kesehatan nasional.Dari jumlah itu, 25.685 iuran kepesertaannya dibayarkan Pemko Bukittinggi dengan anggaran Rp 10 miliar lebih, melalui program Bukittinggi Hebat dan Jaminan Kesehatan Sumbar Sakato.

Hal ini tentunya membuktikan bahwa cakupan pelayanan kesehatan di Kota Bukittinggi terus meningkat dari waktu ke waktu, bahkan saat ini menjadi yang tertinggi dan terbaik di Sumatera Barat.Program kemasyarakatan lainnya yang dilakukan adalah menyalurkan bantuan sosial bagi 44.660 jiwa dengan nilai sebesar Rp 33.726.903.630.Anggarannya berasal dari kolaborasi anggaran pemerintah kota dengan pemerintah pusat.

Sebanyak Rp 29, 3 miliar lebih berasal dari pemerintah pusat melalui APBN yang telah disalurkan pada 37.489 jiwa. Sementara Rp 4, 4 miliar lebih dana dari APBD Bukittinggi, telah diberikan pada 7.171 jiwa.

“Jadi total warga yang diberikan perkuatan dalam bentuk bansos jumlahnya mencapai 89.320 jiwa dengan besaran anggaran mencapai Rp 67, 4 miliar lebih, ” urai Erman Safar.

Dana dari pemerintah pusat, pada umumnya berasal dari Kementrian Sosial, yang disalurkan untuk masyarakat Bukittinggi.Bantuan disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2.283 KK dengan total anggaran selama satu tahun Rp6, 6 miliar lebih.Bantuan ini, diberikan dengan jumlah yang berbeda sesuai kebutuhan penerima, satu kali tiga bulan, empat kali dalam satu tahun.

Program sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT) selama 2023, dberikan pada 3.816 KK, dengan anggaran Rp 8, 9 miliar lebih.
Setiap KK diberikan bantuan Rp600 ribu per bulan, diserahkan empat kali dalam satu tahun.

Bantuan iuran jaminan kesehatan nasional, juga telah dianggarkan dari pusat untuk 23.640 jiwa, dengan total anggaran Rp 11, 4 miliar lebih. Bantuan atensi disalurkan untuk 516 jiwa, dengan anggaran Rp 645.773.500.

Sedangkan bantuan permakanan lansia tunggal juga diberikan untuk 516 jiwa dengan anggaran Rp 645.773.500.Bantuan Yatim Piatu (Yapi) diberikan pada 37 anak, dengan jumlah bantuan Rp 17.600.000.

Bantuan logistik korban bencana disalurkan pada 2.799 jiwa dengan total bantuan Rp 42.600.000. Sedangkan bantuan Elnino, disalurkan pada 3.882 jiwa dengan total bantuan Rp1, 5 miliar lebih.

Bidang Pendidikan

Tak sampai di situ saja, Pemko Bukittinggi juga memberikan perhatian pada sektor pendidikan.
Dimana dalam hal ini, 5.097 pelajar di Kota Bukittinggi dibayarkan iyuran komitenya dengan besaran Rp 9, 4 miliar.

Seperti diketahui, pembebasan uang komite sekolah untuk pelajar SMA sederajat, menjadi salah satu program unggulan dari Wali Kota Bukittinggi.

Sejak 2022 lalu, program ini berjalan dan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) meningkat drastis di tahun 2023.Jika pada tahun 2022 lalu Pemko Bukittinggi, menganggarkan dana sebesar Rp 8, 5 miliar lebih, untuk membayarkan iuran komite pelajar SMA, SMK, SLB negeri yang ber KTP Bukittinggi.

Program ini berlanjut di tahun 2023, bahkan anggarannya ditambah menjadi Rp 9, 4 miliar lebih, untuk dapat membayarkan 5.097 pelajar SMA negeri sederajat.

Dari jumlah tersebut, 4.059 pelajar SMA, 978 pelajar SMK dan 60 pelajar SLB Negeri.
Menurut Walikota, Bantuan Keuangan Khusus (BKK) merupakan bantuan yang diberikan Kota Bukittinggi kepada Pemerintah Provinsi Sumbar, untuk membebaskan iuran siswa SMA, SMK dan SLB negeri di Kota Bukittinggi.

Masih di sektor pendidikan, sebanyak 5.695 orang pelajar dan 517 orang guru non ASN, juga menerima berkah dari kepedulian Pemko Bukittinggi tersebut.Bagi mereka, dikucurkan anggaran sebesar Rp 13, 5 miliar lebih.

Dana buat program tersebut, digulirkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan hibah pemko yang dikucurkan melalui Bagian Kesra.

Bidang pendidikan yang juga jadi prioritas Pemko Bukittinggi, mendapatkan perhatian khusus.Dimana dalam program ini, setiap jenjang pendidikan diberikan program yang berkualitas dan membebaskan warga dari beban keuangan.

Terkait hal ini, Erman Safar menargetkan, 100 persen generasi muda Kota Bukittinggi wajib minimal pendidikan 12 tahun.Inilah yang menjadi dasar pembebasan iuran komite di tingkat SMA.

Bidang Agama

Walikota menegaskan, beban pembangunan biarkan menjadi tanggungjawab pemerintah dan tidak dibebankan pada masyarakat. Diantaranya Pendidikan keagamaan ternyata, juga kategori unggulan program Erman Safar.

Dimana melalui Program Satu Kelurahan Satu Pondok Tahfiz, pemerintah kata walikota hadir melalui biaya operasional yang jumlahnya mencapai Rp 3.570.132.600.Anggaran sebesar itu dikucurkan untuk operasional sebanyak 24 pondok tahfiz yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kota Bukittinggi.

“Program satu kelurahan satu pondok tahfiz dihadirkan untuk mencetak generasi muda yang qurani. Dimana mereka hafal Al Quran dan menjadikan agama sebagai landasan hidup mereka di masa yang yang akan datang,” ungkapnya.

Terkait rumah tahfiz itu sendiri, di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, terdapat 9 pondok tahfiz yang total biaya operasionalnya dibantu sebesar Rp 1.389.683.650.Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan 8 pondok tahfiz yang total biaya operasionalnya dibantu sebesar Rp 1.578.792.000. Sementara Kecamatan Guguak Panjang, saat ini memiliki 7 pondok tahfiz yang total biaya operasionalnya dibantu sebesar Rp 601.656.950.

Wako Bukittinggi H.Erman Safar juga dengan bangga menyebutkan jika sepanjang tahun 2023, di Kota Bukittinggi tercatat sebanyak 4.339 investasi dengan serapan tenaga kerja sebanyak 17.081 orang. Dari data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bukittinggi, tercatat peningkatan dalam jumlah penanaman modal, rencana investasi yang tentunya berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Terbukti, hingga akhir Desember 2023, terdapat 4339 penanam modal dengan 5073 jenis usaha sesuai KBLI yang diusulkan, merupakan bentuk pengembangan investasi di Kota Bukittinggi. Terkait investasi, Kota Bukittinggi membuka kesempatan seluas luasnya pada para investor, untuk menanamkan modalnya di Kota Bukittinggi.

Sehingga dengan pertumbuhan investasi yang cepat, tentunya akan membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program kerja lainnya yang dilakukan adalah pembangunan jalan lingkungan dan drainase yang jumlahnya mencapai Rp 8, 2 miliar. Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) telah menyelesaikan pembangunan jalan lingkungan sepanjang 4, 1 km selama 2023.

Selain itu, juga dilaksanakan pembangunan drainase sepanjang 2, 4 km.Kedua program tersebut dihadirkan untuk membantu kelancaran dan kenyamanan pemukiman warga yang tinggal di Kota Bukittinggi.

Ada 23 ruas jalan lingkungan dengan total panjang 4153, 20 meter dan 23 titik drainase lingkungan dengan panjang keseluruhan 2413 meter.Untuk kedua pekerjaan itu, tentunya berdampak positif pada kenyamanan masyarakat di pemukiman mereka.

Pemko Bukittinggi menggelontorkan dana sebesar Rp 8, 2 miliar lebih.Dengan rincian, pekerjaan jalan lingkungan menelan dana Rp5, 3 miliar lebih dan drainase Rp2, 9 miliar lebih.Selain itu, dalam mendukung program sanitasi berbasis lingkungan, Dinas Perkim juga membantu dalam pembangunan 43 unit jamban dan septic tank individu di Kota Bukittinggi dengan anggaran sebesar Rp371.339.000.

Kunjungan Wisatawan

Pemerintah Kota Bukittinggi juga menyatakan kebanggaannya, karena sepanjang tahun 2023, sebanyak 1.041.476 orang berkunjung untuk berwisata ke kawasan objek wisata berbayar yang ada di Kota Bukittinggi.

Untuk kunjungan nusantara atau wisatawan dalam negeri masuk ke objek wisata berbayar tercatat sebanyak 1.029.191 orang.

Sedangkan sebanyak 12.285 pengunjung, merupakan wisatawan mancanegara.
Dari jumlah tersebut, 819.690 wisatawan lokal dan 1.261 wisatawan mancanegara masuk ke TMBSK, dengan menghasilkan pendapatan retribusi sebesar Rp 19.536.206.500.

Objek wisata Taman Panorama Lobang Jepang, mencatat sebanyak 209.501 wisatawan lokal dan 11.024 wisatawan mancanegara. Kunjungan ini menghasilkan pendapatan untuk Kota Bukittinggi sebesar Rp 3.170.210.000.

“Artinya, selama tahun 2023, objek wisata berbayar yang ada di Kota Bukittinggi menghasilkan PAD sebesar Rp 22.706.416.500,”

Hal serupa juga ditopang dengan Program Tabungan Utsman yang diinisiasi Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, terus mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Sejak pembiayaan pertama di tahun 2023, sudah 740 nasabah yang telah memanfaatkan program ini.

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menyampaikan, Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jam Gadang (Perseroda), terus berupaya membangkitkan perekonomian masyarakat. Salah satunya melalui program Tabungan Utsman, pembiayaan tanpa bunga, tanpa agunan.

“Dengan program Tabungan Utsman ini, masyarakat dapat memanfaatkan pembiayaan secara syariah. Tidak ada bunga dan agunan. Nasabah hanya membayar atau mencicil pinjaman pokok saja, dengan sistem menabung, ” jelas Erman.

Sejak pembiayaan perdana di tahun 2023, tanggal 20 Januari 2023 lalu, perkembangan realisasi program Tabungan Utsman hingga 3 Maret 2023, atau dalam waktu 40 hari, mencapai Rp 6, 8 milyar.

Jumlah itu merupakan jumlah total pembiayaan yang bervariasi dari 740 nasabah.

“Alhamdulillah, program ini benar benar bermanfaat bagi warga. Kita targetkan tahun 2023, Tabungan Utsman dapat dimanfaatkan untuk 3000 UMKM Kota Bukittinggi.

Pemko sudah anggarkan Rp 2, 5 milyar untuk itu dan akan menambah Rp 500 juta lagi. Semoga berkah dan bisa membantu warga kita untuk berusaha, meningkatkan perekonomian mereka dan yang paling utama, bebas dari jeratan rentenir,” ujar Wako.

Dari data BPRS Jam Gadang, Tabungan Utsman telah dimanfaatkan oleh 2469 nasabah. Data itu dicatat dari awal berdirinya Tabungan Utsman pada Maret 2022 , hingga 3 Maret 2023, dengan realisasi dana sebesar Rp 19, 3 milyar lebih.

“Semua data di atas adalah tanda kepemimpinan Erman Safar berpihak membela orang tidak mampu. Ini melindungi orang yang paling lemah. Puluhan ribu orang sudah menerima manfaat ini,” tutup Riyan Permana Putra.(Daniel/Faizal/Raihan/Tris)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *